Senin, 30 November 2015

KORUPSI PADA MASA PRA KEMERDEKAAN




TUGAS PBAK
“Korupsi Pra kemerdekaan (Era Kolonial Belanda) ”


Oleh kelompok 2 :
FITRIA HARYANI
HUMAIROH SARI OMAR
INDRI JASVITA SARI
INDRIWATI
INTAN ADILA
JULIA RISNA
KESI ROSMIDAYANI
MAULANA RAKHMAN

KEMENTRIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLTEKKES RIAU JURUSAN KEPERAWATAN
PRODI D IV KEPERAWATAN
2015
 


BAB I
PENDAHULUAN
1.1                   Latar Belakang
               Secara geografis Indonesia memiliki arti yang strategis, luas wilayah Indonesia mencapai 1.900.000 km2 atau sekitar lima puluh tuju kali luas Belanda, lima kali luas Jepang, hampir empat kali luas Prancis, dua kali luas Pakistan dan lebih dari separo luas India. Dari timur ke barat kepulauan Indonesia terbentang sejauh 5000 km, dari utara ke selatan sekitar 2000 km. Sebuah wilayah yang cukup luas. Bukan hanya luas wilayah yang menjadi sebuah kebanggaan, selain itu Indonesia kaya raya dengan sumber daya alamnya (SDA) yang memadai. Tak heran jika Indonesia dijadikan lirikan atau sasaran oleh dunia internasional untuk dieksploitasi (SDA) lebih-lebih oleh bangsa Eropa.
               Belanda masuk sejak Tahun 1596 Cornelis De Houtman di Banten – dan  puncaknya pada masa kekuasaan VOC kongsi dagang pemerintah Belanda VOC melalui eksploitasinya Tahun 1602 di bawah komando Gubernur Jendral Hindia Belanda, J.P Coen (meminpin 1619-1623 dan 1627-1629). Dari yang tadinya praktek monopoli "alamiah" dalam perdagangan rempah-rempah, hingga penggunaan kekuatan politik, yakni masa culture stelsel (culture sistem, tanam paksa) dan seterusnya. Culture stelsel dilakukan karena pailitnya VOC. Sebelumnya Hindia Belanda sempat dibawah jajahan Inggris selama lima Tahun (1811-1816) Di bawah Sir Thomas Stanford Raffles.
               Tanam paksa kurang lebih selama 40 Tahun (1830-1870) di bawah gubernur jendral Van Den Bosch. Cara eksploitasi model Culture Stelsel ini sendri dapat diturunkan dari kebutuhan pemerintah Belanda untuk menutup kas Negara untuk membiayai peperangan yang terjadi di Eropa. Sistem tanam paksa atau sistem kultur, bahwa rakyat membayar pajak dengan barang, bukan uang. Dengan sistem ini dia akan punya banyak hasil bumi untuk dikrim ke Belanda. Banyak Keterlibatan negera secara aktif dalam memobilisasi kekuatan ekonomi di daerah koloni karenanya di butuhkan. Berikutnya, revolusi Februari 1848 di Perancis mengintrodusir pergeseran gagasan ekonomi politk di Belanda termasuk Hindia Belanda di dalamnya. Liberalisme ekonomi adalah anak kandeng revolusi ini. Yang melalui desakan dari golongan Liberal (F. Van De Putte, De Waal, Thorbecke, dll) serta golongan humanis melalui E. Douwess Dekker (1812-1979) di Belanda.


1.2                   Rumusan Masalah
1.             Bagaimana Korupsi pada masa Pra Kemerdekaan?
2.             Bagaimana Korupsi pada masa Kolonial Belanda?
3.             Bagaimana contoh kasus tindakan korupsi pada  masa Kolonial Belanda?
4.             Apa saja kegiatan yang lazim dilakukan pada kasus tindakan korupsi masa Kolonial Belanda?

1.3                   Tujuan Penulisan
1.                  Untuk memahami bagaimana korupsi pada masa Pra Kemerdekaan?
2.                  Untuk memahami bagaimana korupsi pada masa Kolonial Belanda?
3.                  Untuk memahami bagaimana contoh kasus tindakan korupsi pada  masa Kolonial Belanda?
4.                  Untuk memahami apa saja kegiatan yang lazim dilakukan pada kasus tindakan korupsi masa Kolonial Belanda?







BAB II
KORUPSI PADA MASA PRA KEMERDEKAAN

2.1                   Pra Kemerdekaan
               Penjajahan bagi Bangsa Indonesia adalah sesuatu yang sangat merugikan secara material maupun imaterial. Secara material kita sangat dirugikan dan dapat dilihat dengan jelas bagaimana sumber daya alam kita dikeruk dan dihisap untuk kepentingan penjajah tanpa memperdulikan bagaiamana kehidupan bangsa kita ini yang sangat menderita. Sumber daya alam dihisap sedemikian rupa sehingga bangsa kita hidup kesusahan di tanah airnya sendiri. Tanah air yang kaya tetapi bangsanya masih miskin baik secara material maupun imaterial. Secara imaterial bangsa kita sebenarnya diajarkan dan ditumbuhkembangkannya suatu praktek yang membudaya yang sangat membahayakan bukan hanya pada zaman penjajahan, tetapi akan menjadi suatu warisan yang merusak bangsa secara moral dan pada akhirnya merusak semuanya kalau kita tidak tanggap dan segera sadar untuk memberantasnya. Praktek yang membudaya tersebut adalah yang sangat kita kutuk yaitu “Korupsi”.
               Korupsi ini tumbuh dengan suburnya pada zaman penjajahan Belanda khususnya dengan didukung oleh masyarakat  yang bermoral bejat dan tidak sadar dengan nasionlalisme. Moral yang bejat ini akan bisa menumbuhkan korupsi dengan subur di setiap zaman dan keadaan. Bibit korupsi ditanam dengan mantap pada zaman penjajahan dengan berbagai bukti kejadian-kejadian yang dicatat dan diamati oleh para sejarawan dan saksi yang menyaksikan secara langsung bagaimana keadaan pada zaman penjajahan Belanda tersebut.
               Menurut Herdiansyah Hamzah, pada zaman penjajahan, praktek korupsi telah mulai masuk dan meluas ke dalam sistem budaya sosial-politik bangsa kita. Budaya korupsi telah dibangun oleh para penjajah kolonial (terutama oleh Belanda) selama 350 tahun. Budaya korupsi ini berkembang dikalangan tokoh-tokoh lokal yang sengaja dijadikan badut politik oleh penjajah, untuk menjalankan daerah adiministratif tertentu, semisal demang (lurah), tumenggung (setingkat kabupaten atau provinsi), dan pejabat-pejabat lainnya yang notabene merupakan orang-orang suruhan penjajah Belanda untuk menjaga dan mengawasi daerah territorial tertentu. Mereka yang diangkat dan dipekerjakan oleh Belanda untuk memanen upeti atau pajak dari rakyat, digunakan oleh penjajah Belanda untuk memperkaya diri dengan menghisap hak dan kehidupan rakyat Indonesia. Para cukong-cukong suruhan penjajah Belanda (atau lebih akrab degan sebutan Kompeni) tersebut, dengan tanpa mengenal saudara serumpun sendiri, telah menghisap dan menindas bangsa sendiri hanya untuk memuaskan kepentingan si penjajah. Ibarat anjing piaraan, suruhan panjajah Belanda ini telah rela diperbudak oleh bangsa asing hanya untuk mencari perhatian dengan harapan mendapatkan posisi dan kedudukan yang layak dalam pemerintahan yang dibangun oleh para penjajah. Secara eksplisit, sesungguhnya budaya penjajah yang mempraktekkan hegemoni dan dominasi ini, menjadikankan orang Indonesia juga tak segan menindas bangsanya sendiri lewat perilaku dan praktek korupsi-nya. Tak ubahnya seperti drakula penghisap  darah yang terkadang memangsa kaumnya sendiri demi bertahan hidup.

2.2                   Masa Kolonial Belanda
               Belanda menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 tahun adalah karena perilaku elit lebih suka memperkaya diri sendiri (melalui upeti), menumpuk harta, dan memelihara sanak (abdi dalem), sedangkan penduduk miskin mudah dihasut provokasi atau mudah termakan isu dan diadu domba.Budaya yang sangat tertutup dan penuh “keculasan” itu turut menyuburkan perilaku korupsi di Nusantara. Pada masa ini, perilaku korup mulaimasuk dan meluas ke dalam sistem budaya sosial-politik ,dikalangan tokoh-tokoh lokal yang sengaja dijadikan badut politik oleh penjajah, untuk menjalankan daerah administratif tertentu, semisal demang (lurah), tumenggung (setingkat kabupaten atau provinsi), dan pejabat-pejabat lainnya yang notabenemerupakan orang-orang suruhan penjajah Belanda untuk menjaga dan mengawasi daerah teritorial tertentu. Mereka yang diangkat dan dipekerjakan oleh Belanda untuk memanen upeti atau pajak dari rakyat, digunakan oleh penjajah Belanda untuk memperkaya diri dengan menghisap hak dan kehidupan rakyat Indonesia
               Penindasan atas penduduk pribumi (rakyat Indonesia yang terjajah) juga dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri, yaitu penyelewengan pada pelaksanaan Sistem “Cultuur Stelsel (CS)” yang secara harfiah berarti Sistem Pembudayaan, mirip Dwang Stelsel(DS), yang artinya “Sistem Pemaksaan” sehingga kita kenal dengan istilah Tanam Paksa, diantaranya adalah:
·         Penduduk diwajibkan menanam 1/5 dari tanah miliknya dengan tanaman yang laku dijual di pasar internasional (Kopi, Tembakau, Cengkeh, Kina, Tebu dan boleh juga Padi, bukan seperti sebelumnya yang lebih suka ditanam penduduk yaitu pete, jengkol, sayur- sayuran, padi dan lain-lain). Namun praktiknya ada yang dipaksa oleh “Belanda Item” (orang Indonesia yang bekerja untuk Belanda) menjdi 2/5, 4/5 dan ada yang seluruh lahan ditanami dengan tanaman kesukaan Belanda
·         Tanah yang ditanami tersebut (1/5) tidak dipungut pajak, namun dalam praktiknya penduduk tetap diwajibkan membayar (meskipun yang sering meng-korup belum tentu Belanda)
·         Penduduk yang tidak rnempunyai tanah diwajibkan bekerja di perkebunan atau perusahaan Belanda selama umur padi (3,5 bulan). Namun, praktiknya ada yang sampai 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun dan bahkan ada yang sampai mati. Jika ada yang tertangkap karena berani melarikan diri maka akan mendapat hukuman cambuk (poenali sanksi).
·         Jika panen gagal akibat bencana alam (banjir, tanah longsor, gempa bumi) maka segala kerugian akan ditanggung pemerintah. Namun praktik di lapangan, penduduk tetap menanggung beban itu yang diperhitungkan pada tahun berikutnya
·         Jika terjadi kelebihan hasil produksi (over product) dan melebihi kuota, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada penduduk. Namun praktiknya dimakan oleh “Belanda Item” atau para pengumpul.Pelaksanaan CS akan diawasi langsung oleh Belanda. Namun pelaksanaannya justru lebih banyak dilakukan oleh “Belanda Item” yang karakternya kadang-kadang jauh lebih kejam, bengis dan tidak mengenal kompromi sehingga bermunculanlah perlawanan Diponegoro, Imam Bonjol, Aceh, dll
               Di Indonesia, langkah-langkah pembentukan hukum positif untuk menghadapimasalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melaluibebrapa masa perubahan perundang-undangan. Keberadaan tindak pidana korupsi dalamhukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya KitabUndang-Undang Hukum Pidana 1 Januari 1918. KUHP sebagaisuatu kodifikasi dan unifikasiberlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas konkordansi dan diundangkandalam Staatblad 1915 nomor 752, tanggal 15 Oktober 1915
.
BAB III
TINJAUAN KASUS

3.1          Kasus Korupsi di Zaman Pra Kemerdekaan pada masa Kolonial Belanda
               Contoh Kasus 1
               Pada zaman kolonial belanda adalah kasus korupsi dana pemberantasan penyakit pes dan dugaaan korupsi terhadap Demang Jayeng Pranawa. Kasus korupsi dana pemberantasan penyakit pes ini terjadi salah satunya dengan tindakan yang dilakukan oleh Mantri Gunung Colo Madu , Raden Mas Ngabehi Harjasasmita telah melakukan tindak korupsi dalam penggunaan dana untuk perbaikan rumah penduduk dalam rangka pemberantasan penyakit pes. Tindak korupsi itu antara lain berupa penggelembungan harga pembelian gedek (dinding dari anyaman bambu). Ini sangat menarik karena menunjukkan bahwa budaya mark up  (penggelembungan harga) atas suatu pengadaan barang atau jasa sudah dikenal dengan baik pada zaman kolonial Belanda.
               Mengenai dugaan korupsi terhadap Demang Jayeng Pranawa ini muncul dengan adanya surat kaleng dimana dalam surat kaleng itu Jayeng Pranawa, wakil kepala desa Jurug diduga melakukan sejumlah tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Tindakan tersebut diantaranya, pertama, tiap hari melakukan turne ke desa-desa yang dianggap menyusahkan para bekel yang didatangi dan ia meminjam uang kepada para bekel dengan cara memaksa. Kedua, Ia meminta uang untuk pembuatan surat kitir (surat keterangan) terhadap penduduk yang bernama Wangsadikroama, dari desa Jomboran sebesar 30 sen yang hendak menjual berasnya ke Kota Solo. Ketiga, ia melindungi pelaku durjana koyok yang melakukan tindak kejahatan di desa Klampok, Jagamasan sebab pencurinya kenal dengannya sebagai akibatnya pencurinya tidak berhasil ditangkap. Namun hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa isi surat kaleng tersebut tidak benar. Surat kaleng itu diperkirakan hanyalah sebuah rekayasa karena merasa benci terhadap Jayeng Pranawa. Para bekel dan nara karya merasa berat dalam menjalankan program pengembangan pertanian desa yang dicanangkannya.
               Dalam sejarah Jawa dikatakan oleh Onghokham persoalan pemungutan pajak dan kesewenangan para pejabat pada tingkat tersebut, seperti para demang dan khususnya para penjaga pintu gerbang (tool gates) menyebabkan pemberontakan, antara lain pemberontakan Diponegoro (1825-1830). Kebanyakan pengikut Diponegoro bukan memprotes sang patih, sultan ataupun Belanda, akan tetapi pemungut di gerbang jalanan, berdasrkan arsip Belanda, pada zaman kolonial lebih banyak protes terhadap kesewenangan dan korupsi dari sang lurah daripada sang bupati.

               Contoh kasus 2
               Van Rossen, Komisaris Besar (hoofdcommissaris) Polisi Batavia, yang merangkap sebagai komandan wilayah polisi lapangan Batavia dan Banten, yang ditahan karena dugaan kasus penggelapan.
               Cerita ini ditulis oleh Marieke Bloembergen, Dosen Sejarah Universitas Amsterdam yang merangkap sebagai peneliti senior di KITLV (Institute Linguistik dan Antropologi Kerajaan Belanda), dalam bukunya berjudul: "Polisi Zaman Hindia Belanda Dari Kepedulian dan Ketakutan".
               Kisah itu terjadi pada 8 September 1923, tak lama setelah perayaan kenaikan tahta Ratu Wilhelmina. Waktu itu, Asisten Residen Batavia, JJ van Helsdingen, setelah mendapat informasi yang cukup dari dalam kepolisian, berhasil mengumpulkan cukup bukti. Dia menangkap Van Rossen atas dugaan keterlibatan kasus tersebut.
               Kemudian Rossen mengakui segala tuduhan itu, lalu ditahan. Rossen datang ke Batavia pada 1918, menggantikan Komisaris Besar Polisi Boon. Dia disebut sebagai tokoh yang bersih oleh Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum. Ternyata, selama bertahun-tahun Rossen berhasil memperkaya diri sendiri dengan mempermainkan pos anggaran kepolisian.
Caranya, dia mengalihkan sebagian uang yang tersedia karena adanya kekosongan jabatan dan menyalahgunakan kebijakan kepegawaian. Dia mengangkat pegawai sementara, lalu memecatnya. Rossen berhasil menggelapkan uang kepolisian dengan jumlah besar, mencapai satu juta gulden.
               Sejak 1922, Helsdingen selalu mengawasi dan mencermati segala tindak tanduk Rossen itu. Kecurigaan terhadap Rossen menguat setelah melihat harta kekayaanya melimpah. Dia memiliki mobil Hudson warna merah, rumah dengan interior mewah dan sebuah vila di Belanda.Setelah diusut, ternyata Rossen terlibat pemerasan rumah perjudian dan pelacuran di kawasan Senen, Batavia (sekarang Jakarta). Setiap bulan, rumah judi dan pelacuran itu membayar uang kepada kantor polisi Senen sebesar 2.000 gulden. Uang itu mengalir ke kantong pribadi Rossen.
               Setelah kasus penggelapan dana kepolisian itu terbongkar, Rossen diseret ke pengadilan, dan dituntut dengan hukuman 6 tahun penjara.

3.2          Kegiatan Korupsi yang Dilakukan
1.             Dana pemberantasan penyakit pes dan dugaaan korupsi terhadap Demang Jayeng Pranawa.
2.             Adanya surat kaleng dimana dalam surat kaleng itu Jayeng Pranawa, wakil kepala desa Jurug diduga melakukan sejumlah tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pertama, tiap hari melakukan turne ke desa-desa yang dianggap menyusahkan para bekel yang didatangi dan ia meminjam uang kepada para bekel dengan cara memaksa.
3.             Kedua, Ia meminta uang untuk pembuatan surat kitir (surat keterangan) terhadap penduduk yang bernama Wangsadikroama, dari desa Jomboran sebesar 30 sen yang hendak menjual berasnya ke Kota Solo. Ketiga, ia melindungi pelaku durjana koyok yang melakukan tindak kejahatan di desa Klampok, Jagamasan sebab pencurinya kenal dengannya sebagai akibatnya pencurinya tidak berhasil ditangkap.
4.             Van Rossen, Komisaris Besar (hoofdcommissaris) Polisi Batavia berhasil memperkaya diri sendiri dengan mempermainkan pos anggaran kepolisian.Caranya, dia mengalihkan sebagian uang yang tersedia karena adanya kekosongan jabatan dan menyalahgunakan kebijakan kepegawaian.
















BAB IV
PENUTUP
4.1          Kesimpulan
               Belanda menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 tahun adalah karena perilaku elit lebih suka memperkaya diri sendiri (melalui upeti), menumpuk harta, dan memelihara sanak (abdi dalem), sedangkan penduduk miskin mudah dihasut provokasi atau mudah termakan isu dan diadu domba. Budaya yang sangat tertutup dan penuh “keculasan” itu turut menyuburkan perilaku korupsi di Nusantara.
               Korupsi ini tumbuh dengan suburnya pada zaman penjajahan Belanda khususnya dengan didukung oleh masyarakat  yang bermoral bejat dan tidak sadar dengan nasionlalisme. Moral yang bejat ini akan bisa menumbuhkan korupsi dengan subur di setiap zaman dan keadaan. Bibit korupsi ditanam dengan mantap pada zaman penjajahan dengan berbagai bukti kejadian-kejadian yang dicatat dan diamati oleh para sejarawan dan saksi yang menyaksikan secara langsung bagaimana keadaan pada zaman penjajahan Belanda tersebut.

4.2          Saran
               Penulis dan pembaca dapat mengambil pelajaran dari kasus korupsi yang dilakukan pada masa Kolonial Belanda sehingga tidak ada lagi tindak perilaku korups yang terjadi.














DAFTAR PUSTAKA


Hartanti, Evi,  Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 2005


2 komentar:

  1. KABAR BAIK!!!

    Nama saya Aris Mia, saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman sangat berhati-hati, karena ada penipuan di mana-mana, mereka akan mengirim dokumen perjanjian palsu untuk Anda dan mereka akan mengatakan tidak ada pembayaran dimuka, tetapi mereka adalah orang-orang iseng, karena mereka kemudian akan meminta untuk pembayaran biaya lisensi dan biaya transfer, sehingga hati-hati dari mereka penipuan Perusahaan Pinjaman.

    Beberapa bulan yang lalu saya tegang finansial dan putus asa, saya telah tertipu oleh beberapa pemberi pinjaman online. Saya hampir kehilangan harapan sampai Tuhan digunakan teman saya yang merujuk saya ke pemberi pinjaman sangat handal disebut Ibu Cynthia, yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari Rp800,000,000 (800 juta) dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau stres dan tingkat bunga hanya 2%.

    Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah yang saya diterapkan, telah dikirim langsung ke rekening bank saya tanpa penundaan.

    Karena saya berjanji bahwa saya akan membagikan kabar baik, sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman apapun, silahkan menghubungi dia melalui email nyata: cynthiajohnsonloancompany@gmail.com dan oleh kasih karunia Allah ia tidak akan pernah mengecewakan Anda dalam mendapatkan pinjaman jika Anda menuruti perintahnya.

    Anda juga dapat menghubungi saya di email saya: ladymia383@gmail.com dan Sety yang memperkenalkan dan bercerita tentang Ibu Cynthia, dia juga mendapat pinjaman baru dari Ibu Cynthia, Anda juga dapat menghubungi dia melalui email-nya: arissetymin@gmail.com sekarang, semua akan saya lakukan adalah mencoba untuk memenuhi pembayaran pinjaman saya bahwa saya kirim langsung ke rekening mereka bulanan.

    Sebuah kata yang cukup untuk bijaksana.

    BalasHapus